Rabu, 30 September 2020
MATERI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN
Kamis, 24 September 2020
Pengertian Inventarisasi
Menurut Sri Minarti (2011:263) di dalam buku Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri) investarisasi berasal dari kata “investaris” (Latin = inventarium) yang berarti daftar barang-barang, bahan dan sebagainya. Penatausahaan barang milik organisasi disebut invetirasasi. Inventaris menunjuk pada barang yang secara resmi menjadi milik organisasi. Sementara inventarisasi merupakan perhitungan, pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengodean terhadap barang yang dimuat dalamu suatu daftar. Selain itu menurut PP No. 27 Tahun 2014, inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan proses pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara atau daerah. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik Negara atau daerah serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan yang berupa barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Kegiatan pencatatan sampai dengan pelaporan ini disebut inventarisasi, sedangkan barang sebagai objek yang dicatat yang berupa benda tahan lama disebut barang inventaris.
Pada umumnya aset atau saran dan prasarana kebanyakan berupa alat atau perabotan yang digunakan oleh organisasi dalam menunjang kegiatan operasional organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Namun apakah pengelolaan sarana dan prasarana organisai sudah dilakukan dengan baik? Pertanyaan ini kebanyakan akan dijawab sudah baik, karena jika ternyata fakta di lapangan terjadi sebaliknya mereka akan menghindar dan melepas tanggung jawabnya. Artinya masih banyak sekali kasus hilangnya barang-barang milik/kekayaan organisasi baik swasta maupun pemerintah yang sulit di lacak keberadaannya. Mengapa terjadi demikian?
Terhadap pertanyaan di atas secara umum boleh dikatakan karena masih lemahnya pengelolaan atau pengadministrasian dan penata usahaan barang milik/kekayaan organisasi. Penatausahaan barang milik/kekayaan organisasi perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Karena apabila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh sangat merugikan organisasi.
Penatausahaan barang milik/kekayaan organisasi layaknya disebut inventarisasi. Inventaris menunjuk pada barang/benda yang secara resmi menjadi milik organisasi. Sedangkan inventarisasi merupakan suatu proses penghitungan, pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, pengkodean, terhadap barang/sarana prasarana yang dimuat dalam suatu daftar. Karena itu Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Kegiatan pencatatan sampai dengan pelaporan ini disebut inventarisai, sedangkan barang sebagai obyek yang dicatat yang berupa benda/barang tahan lama disebut barang inventaris.
Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukum
Tujuan Inventarisasi.
Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:
- Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi.
- Untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana.
- Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk materiil yang dapat dinilai dengan uang.
- Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi.
Manfaat Inventarisasi
Menurut Sanderson (2000) inventarisasi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:
- Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasahi unit organisasi/ departemen.
- Menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi/ negara.
- Menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara.
- Menyediakan informasi mengenai aset organisasi/negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen.
- Menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen.
Hal-hal yang masih relevan pada PP Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, adalah hal yang mengatur tentang hak kepemilikan pengelolaan dan hak atas kuasa harta/kekayaan milik negara. Dalam PP tersebut menyebutkan institusi dan pejabat penangnggung jawab atas kekayaan milik negara, yaitu:
- Pembina Umum (Penum): adalah presiden, yang secara fungsional dilakukan oleh menteri keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jendral Moneter.
- Pembina Barang Inventarisasi(PBI):adalah menteri, yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat eselon 1
- Penguasaan Barang Inventaris: Semua semua pejabat eselon I, dan Kakanwil (Pembantu penguasaan).
- Unit Pengurusan Barang (UPB): Kantor atau satuan kerja, dimana barang milik/kekayaan negara berada.
- Penanggungjawab Pengawas Barang Inventaris (PPBI): Kepala kantor(Kuasa materi/ barang).
- Unit Pengelola Barang (UPB): yaitu orang yang karena negara ditugasi menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang atas perintah Kuasa Barang. Pada umumnya bendahara material adalah penguasa gudang.
Langkah-Langkah Inventarisasi
- Menyiapkan Lembar Hasil Opname Barang Inventaris (LHOPBI)
- Menyiapkan Buku Induk Barang Inventaris (BIBI)
- Menyiapkan Buku Golongan Barang Inventaris (BGBI)
- Menyiapkan Kode Klasifikasi Barang Inventaris
- Menyiapkan Daftar Kode Akuntan Pengguna Barang
- Menyiapkan Daftar Kode Wilayah.
Rabu, 09 September 2020
Materi Penerimaan dan Pendistribusian Sarana dan Prasarana
- Fisik barang yang diterima
- Dokumentasi
- Cara penanganan barang
- Prinsip penerimaan barang adalah menerima FISIK BARANG secara langsung. Bukan hanya DOKUMENnya saja.
- Secara fisik, barang dapat dilihat, diraba atau dirasa dan dapat dibandingkan dengan dokumen pengantaran.
- Pengecekan acak atau keseluruhan kondisi isi kemasan
- Tanggal Kadaluarsa barang, nomor batch
- Kuantitas barang VS dokumen
Dokumen pemesanan; barang diterima berdasarkan adanya dokumen yang mendasari berapa barang yang harus diterima, jenis barangnya apa dan untuk memastikan bahwa barang yang diterima adalah sama dengan barang yang dikirimkan.
- Dokumen adalah pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dicocokan dengan barang yang dikirimkan.
- Dokumen yang diperlukan minimal dokumen pengiriman (DN (Delivery Note), DO (Delivery Order), Packing List atau Surat Jalan).
- Akan lebih baik jika dokumen Pemesanan (PO-Purchase Order) dilampirkan juga.
1. Masuk gudang.
2. Parkir dan antri.
3. Bongkar muat di loading dock.
4. Penyusunan barang bongkaran.
5. Pengecekan barang vs dokumen.
6. Pemasukan data kedalam system
7. Legitimasi dokumen.
8. Keluar gudang.
- Lembar ke 1 bersama-sama dengan barangnya diserahkan ke bagian gudang.
- Lembar ke 2 bersama-sama dengan order pembelian dan slip pengepakan diarsipkan urut dokumen.
Masalah Distribusi Bikin Harga Beras Naik
Liputan6.com, Jakarta - Harga beras kembali naik di pasar lantaran didorong ada masalah
di sektor distribusi. Satgas Pangan Polri pun terus memantau fenomena kenaikan
harga beras.
"Sampai ada beberapa (masalah distribusi)
memang ya," Kepala Satgas Pangan Polri, Irjen Setyo Wasisto
di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).
Setyo menuturkan, masalah lain yang memicu
kenaikan harga beras yaitu ada kasus beras oplosan di Kalimantan Selatan
(Kalsel). Dari hasil penyidikan, polisi mengamankan 18 ribu kilogram beras yang
diduga hasil oplosan. Rencananya beras tersebut akan diedarkan di Surabaya,
Jawa Timur.
"Salah satunya yang di Kalsel di mana
beras bulog yang diganti karungnya kemudian akan dijual ke luar pulau.
Sepanjang itu melanggar pidana itu akan kita tindak," ucap Setyo.
"Tapi ini adalah bisa mempengaruhi
psikologi pasar," tambah dia.
Setyo mengatakan sampai saat ini pihaknya
bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau fenomena kenaikan
harga beras ini. Tak hanya itu, sambung dia, operasi pasar juga
akan dilakukan.
"Sekarang sedang kami lakukan operasi
pasar. Maksudnya untuk meredam, menekan harga, jangan sampai bergerak sampai
terlalu tinggi, inikan teori ekonomi dengan bannyaknya supply diharapnya harga
yang turun," ujar Setyo.
Pertanyaan :
Berdasarkan kasus di atas, mengapa proses pendistribusian dapat mengakibatkan kenaikan pada harga beras ? Solusi apa yang akan diberikan agar proses pendistribusian dapat berjalan dengan lancar dan harga beras tidak naik ? Jelaskan !!!
Jawaban dikirim kan via email sznurfahmi@gmail.com paling lambat 11 September 2020 pukul 11.00.
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor
Konsep Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor 1. Pengertian pemanfaatan Sarana dan prasarana Menurut kamus besar bahasa ind...
-
PERENCANAAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR OTOMATISASI TATA KELOLA SARANA DAN PRASARANA KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETE...
-
INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA v Pengertian Inventarisasi Sarana dan Prasarana Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” (Latin = ...
-
Materi Kelas XI OTKP KD.3.4 ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUMAS Etika dan Kode Etik Profesi Humas – Materi ini terdapat pada Bab 4 tentang Eti...